Gorontalo – ligo.id – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMA/SMK terus dipantau Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, karena berkaitan dengan penerapan protkes Covid19 jelang Belajar Tatap Muka (BTM).
Terkait hal tersebut, Komisi IV Deprov menyoroti tahapan penerimaan siswa baru yang dilaksanakan pihak sekolah. Karena dianggap berpotensi terkendala pada hal-hal teknis, sejak siswa baru mendaftar hingga tes wawancara.
“Dan ternyata penerimaan siswa baru ini terutama di SMK ini kadang penilaiannya kurang, tapi kami melihat disini ada peningkatan alibi,” ujar La Ode Haimudin saat Komisi IV mengunjungi SMK 1 Limboto, Kabupaten Gorontalo. Selasa (29/6/2021)
“Tapi untuk pemenuhan ini kadang kala banyak yang di arahkan pilihan ketiga, sedangkan dalam pilihan ketiga tersebut belum ada jurusannya dan akan diadakan wawancara terhadap siswa yang memilih pilihan ketiga tersebut.” sambungnya.
“Semoga saja ini bersesuaian antara publik yang bersangkutan dengan hasil tes wawancara yang dilaksanakan oleh guru di masing-masing bidangnya” imbuhnya.
Ia juga menyentil soal sinkronisasi program Merdeka Belajar yang sedang dijalankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan kegiatan belajar mengajar yang ada di Sekolah.
“Semoga saja siswa-siswa ini tidak menabrak rambu-rambu yang namanya “Merdeka Belajar” dimana hal tersebut harus disinkronkan dengan program Kemendikbud tentang Merdeka Belajar.” ujarnya.
Terkait akan dibukanya Belajar Tatap Muka (BTM), kata La Ode, kesiapannya masih menunggu kebijakan dari Pemprov untuk mengatur prosedur dan teknisnya nanti, apalagi aka nada penerapan prokes COvid yang ketat.
“Untuk pembelajaran tatap muka harus mentaati protkes, tapi kami akan tinjau lebih lanjut lagi bagaimana kesiapan SOP tersebut, kami belum lihat secara langsung.” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Gorontalo itu.
“Sekalian juga kami meunggu kebijakan dari Pemerintah Provinsi dengan harapan Belajar Tatap Muka (BTM) ini tetap jalan dan bagaimana kita mengoprasikannya.” lanjutnya.
Disela kunjungan Komisi IV, Aleg PDIP itu mengungkapkan soal adanya aspirasi masyarakat terkait fasilitas sarana dan prasarana yang ada di SMK 1 Limboto. Meski begitu, Ia pergeseran anggaran di masa pandemi berpengaruh terhadap alokasi anggaran.
“Keluhan yang kami terima yaitu masalah pagar dan bangunan rusak. Dimana ini hampir dikeluhkan oleh seluruh sekolah, tapi Diknas saat ini belum konsen disini. Padahal saya sudah bilang harus ada inovasi-inovasi ketika anggaran tidak ada, jangan biarkan seperti itu, kita di tuntut inovasi kreasi dari Diknas.” jelasnya. #vv/red
Komentar