LIGO.ID – Pilkada serentak yang akan digelar bulan Desember 2020 mendatang akan ditentukan oleh kualitas pengawasan publik. Meski ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga Negara bertanggungjawab atas suksesnya pelaksanaan Pemilu di Indonesia, Pers diyakini mampu melakukan kontrol terhadap jalannya Pilkada.
Ketua Bawaslu RI, Abhan, SH., MH. menjelaskan, dukungan publik termasuk Pers akan menetukan kualitas pengawasan Pilkada. Kualitas Pilkada, kata Abhan, ikut ditentukan oleh kualitas pengawasan publik.
“Pemilihan umum, termasuk Pilkada serentak, membutuhkan dukungan dan pengawasan publik, termasuk JMSI sebagai tempat berhimpun pengelola perusahaan media siber di Indonesia.” kata Abhan saat menerima kunjungan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (23/07/2020).
“Semakin banyak pihak kredibel yang terlibat dalam mengontrol jalannya pilkada, semakin bagus kualitas pilkada tersebut.” lanjut Abhan.
Ketua Bawaslu RI bahkan mengingatkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan diumumkan pada 23 September, dan tiga hari kemudian atau 26 September, kampanye akan dimulai.
“Di tengah situasi pandemik Covid-19, kampanye melalui media siber kelihatannya menjadi satu instrumen yang dipandang efektif oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.” Papar Abhan kepada Ketum JMSI didampingi Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Jayanto Arus Adi dan Ketua Bidang Kesekretariatan, Pendataan Anggota, dan Verifikasi, Ari Rahman.
Untuk itu, Ketua Bawaslu RI mengatakan perlu kerjasama kedua lembaga yang akan di kemas hingga ke daerah.
“Media massa sebagai stake holder Pilkada, khususnya media siber, memahami bahwa mereka juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab mensukseskan penyelenggaraan Pilkada” kata Abhan.
Menanggapi keinginan Ketua Bawaslu RI, Ketua Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa menyampaikan, dalam waktu dekat akan digelar pemaparan oleh Ketua Bawaslu RI secara virtual dihadapan Pengurus dan anggota JMSI di seluruh Indonesia.
“Saya berharap pemaparan secara virtual itu juga bisa diikuti oleh Bawaslu di daerah-daerah.” ucap Teguh Santosa.
Sementara itu, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga JMSI, Jayanto Arus Adi mengatakan, dalam menyambut pelaksanaan Pilkada serentak selain dengan Bawaslu, JMSI juga akan menggelar diskusi dengan stake holder yang lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri, serta partai politik.
Diskusi-diskusi terbatas itu akan dilanjutkan dengan FGD yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan Pilkada yang bermartabat, demokratis, damai. (jmsi/red)
Komentar