oleh

Kedok Dibalik Dugaan Korupsi Pembelian Rumah DP RP0

Jakarta – ligo.id – Kasus duguaan korupsi dalam pembelian lahan rumah DP Rp0 yang berada di Pondok Ranggon Munjul yang melibatkan oknum DPRD DKI Jakarta dan Perumda Sarana Jaya sudah di setting sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan jalur menabrak aturan yang berlaku.

“Proses transaksi jual beli lahan rumah DP RP0 ini telah dilakukan secara ilegal, karena Sarana Jaya sendiri tidak bertransaksi dengan pemilik sah mana kala seperti yang menjadi pernyataan dari kuasa hukum pihak Yayasan CB,” kata Direktur Eksekutif Voxpoll Network (VPN) Indonesia Adhy Fadhly, Minggu, 14 Maret 2021.

“Mereka tidak sama sekali merasa bahwa telah menjual lahan di Pondok Ranggon kepada Sarana Jaya, yang ada hanya pembicaraan kesepakatan jual beli dengan PT Adonara,” lanjutnya.

Adhy menerangkan bahwa, kesepakatan jual beli dengan Yayasan CB dengan PT Adonara itu telah dibatalkan pada tanggal 14 Agustus 2020 silam. Sehingga yang terjadi Sarana Jaya membeli lahan PT Adonara yang dianggap bekas yayasan CB padahal itu tidak pernah menjadi milik dari yayasan CB sehingga tergolong dalam transaksi bodong dan biasa terjadi di pasar gelap.

Baca :  Akun Resmi Ustadz Abdul Somad di FB, Raib!!

“Pemprov DKI membeli sesuatu yang ilegal atau tidak sah, objek yang dibeli bukan hak dari si penjual. Jadi ini sama halnya Pemprov DKI melalui salah satu perumda mereka bertindak seperti penadah,” terangnya.

Adhy mengatakan, tidak elok rasanya jika publik hanya digiring memvonis Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, yang belakangan ramai dibicarakan.

Jika nantinya KPK menindaklanjuti kasus dugaan korupsi lahan rumah DP 0 Persen ini, sambung Adhy, maka seluruh anggota Banggar juga harusnya turut diperiksa berikut dengan pihak eksekutif TAPD.

“Kasus dugaan korupsi Sarana Jaya adalah bukti kegagalan politisi di tingkat DPRD DKI Jakarta gagal menjalankan fungsi-fungsi kedewanannya,” ucap Adhy. 

Sementara itu, terkait tudingan Perumda Pembangunan Sarana Jaya seperti penadah, KPK disarankan untuk memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca :  Pemkot Gorontalo Imbau Warga Kota Waspada Dampak Badai Siklon Tropis

“Rasanya Gubernur Anies Baswedan harus turut bertanggung jawab. Meningat Sarana Jaya adalah BUMD berstatus Perumda dimana Gubernur selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) tungal. Jadi sudah pasti ada laporan dari Dewas Sarana Jaya terkait apa yang terjadi selama ini,” ungkapnya.

Dengan adanya upaya pengungkapan kasus dugaan korupsi di Perumda PSJ yang bakal menyasar Gubernur Anies Baswedan, akan muncul pihak-pihak yang merasa terganggu dan tidak mau Anies dibawa-bawa dalam masalah ini

Menurut Adhy, itu bisa jadi kekeliruan dan secara tidak langsung bertentangan dengan keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri yang ingin kasus Sarana Jaya ini diungkap secara transparan. (#c)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *