oleh

Kata Erwin Ismail Soal Pansus LKPJ Gubernur Gorontalo

Gorontalo – ligo.id – Pembahasan terkait LKPJ Gubernur Gorontalo masih alot dibahas Pansus DPRD Provinsi Gorontalo.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Erwin Ismail mengungkapkan, dokumen tersebut masih akan dibahas kembali sebelum penetapan yang dijadwalkan 6 Mei 2021 pekan ini.

Hal ini disampaikan Aleg Milenial itu saat kunjungan kerja di Jakarta selama lima hari dengan Kemendagri dengan Kementerian PAN RB kemudian bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan RI.

“Beberapa poin yang kita cari, bahwa ada aturan Permen yang tahun 2020 bertabrakan.” ungkap Erwin. Senin (3/5/2021)

“Yaitu Permen tahun 2020, bertabrakan dengan RPJMD Gubernur tahun 2017-2022, kita akan sesuaikan bersama pencapaian Gubernur selama ini,” sambungnya.

Rencananya, pada rapat terakhir pansus akan menyatukan visi terkait rumusan rekomendasi untuk LKPJ Gubernur yang akan diserahkan nantinya.

Baca :  Rekomendasi Deprov Gorontalo Untuk Akhiri Polemik Merger Poligon dan UNG

“Jadi, LKPJ ini tidak dalam pengambilan keputusan menerima ataupun menolak, yang jelas kita butuh keterangan dari beberapa pihak dan kepala OPD tentang penganggaran terutama penggunaan anggaran.” papar Erwin.

Ada beberapa penggunaan anggaran OPD yang menurutnya membutuhkan penjelasan dari Badan Keuangan. Ia mencontohkan penyertaan modal di BSG dan Dinas PUPR.

“Kita menunggu beberapa dinas yang terkait, untuk datang lagi untuk browsing lagi tentang penyertaan modal, contoh BSG dengan modal 10 Miliar, yang tahun kemarin kita geser, tapi kok tahun ini ada lagi, kita menunggu Kepala Badan Keuangan untuk klarifikasi ini semua.” ungkap politisi Partai Demokrat itu.

“Beberapa penggunaan dana sisa anggaran tiap tahunnya (Dana SILPA) dan ada lagi tentang PUPR yang kegiatannya sudah 100%, tapi keuangannya baru 68%.” lanjutnya.

Terkait poin-poin yang ditemukan dalam Pansus LKPJ Gubernur Gorontalo itu, lanjut Erwin harus ada penjelasan tentang penggunaan anggaran dan dasar hukumnya.

Baca :  Pemkab Gorontalo Tetapkan 1 Syawal 1442 H Jatuh Pada 13 Mei 2021

“Kita belum sepenuhnya mengiyakan apabila pansus ini kita berhentikan/selesaikan memberikan rekomendasi tanpa kita memgetahui uang rakyat ini dipakai kemana, undang-undang dan dasar hukumnya apa.” tandas Erwin. #vv/ar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *