Jakarta – ligo.id – Melalui telekonferensi pers, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Pemerintah sangat berharap masyarakat tidak membeli rokok dari dana bansos ini.
Presiden Indonesia menekankan agar masyarakat benar-benar membeli barang kebutuhan pokok untuk bisa bertahan hidup.
Pemerintah akan segera menyalurkan dana bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan pada Januari 2021 mendatang.
Presiden Joko Widodo menjelaskan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, pemerintah telah menganggarkan Rp 110 triliun untuk program perlindungan sosial.
Dari anggaran tersebut, sebanyak Rp 45,1 triliun digunakan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta penerima manfaat yang masing-masing akan menerima Rp 200 ribu per bulan.
Sebesar Rp 28,7 triliun untuk program keluarga harapan (PKH) yang akan diberikan kepada 10 juta penerima manfaat selama setahun.
Sebesar Rp12 triliun untuk promgram bansos tunai yang akan diberikan ke 10 juta penerima manfaat, yang masing-masing akan mendapatkan Rp 300 ribu selama empat bulan.
Anggaran itu juga mencakup program kartu prakerja yang mencapai Rp 10 triliun, program bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp 14,4 triliun; dan program diskon listrik selama enam bulan sebesar Rp 3,78 triliun.
Jokowi menekankan, dana bantuan tersebut harus segera tersalurkan pada Januari mendatang untuk bisa mendongkrak perekonomian nasional pada tahun 2021.
Dalam program kartu sembako, pemerintah kini akan menyalurkannya dalam bentuk uang langsung melalui mekanisme transfer bank, atau dikirimkan secara langsung oleh PT Pos Indonesia.
Maka dari itu, ia menghimbau data penerima bansos tersebut harus jelas sehingga bisa tepat sasaran.
“Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke account, rekening penerima manfaat. Jadi proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system,” ungkap Jokowi dalam Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/12). (#c)
Komentar