oleh

Host To Host Badan Keuangan Kabgor dengan BPN, Permudah Urusan Sertifikat Tanah

LIGO.ID – Program kerjasama Host to Host, atau Pertukaran dan Sinkronisasi Data dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang digagas pemda kabupaten Gorontalo melalui Badan Keuangan Daerah, dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan sertifikat tanah termasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, Roswati Lasimpala, SH., MH. menjelaskan, bahwa kerjasama tersebut merupakan tindaklanjut yang telah dibuat tahun lalu, dan sangat bermanfaat untuk membantu pelayanan lebih mudah.

“Program Host to Host ini sebenarnya sebagai tindaklanjut perjanjian kerjasama yang telah dilakukan oleh pemda kabupaten Gorontalo dan pihak BPN yang difasilitasi oleh KPK pada tahun lalu. Dimana untuk pelayanan Host to Host ini, ada beberapa hal yang bermanfaat dari layanan ini yaitu, lebih mempercepat dan mempermudah serta menyederhanakan proses, melalui teknologi IT secara Online.” jelas Roswati saat diwawancarai di kantornya. Kamis (28/05).

Menurutnya, hal tersebut dapat mengoptimalkan Pendapatan Daerah dan lebih mudah dan transparan mambantu masyarakat, serta dapat meminimalisir kesalahan data.

“Lebih mengoptimalkan Pendapatan Daerah dan lebih meningkatkan BPHTB serta, lebih transparan membantu masyarakat. Dengan adanya hal ini, pengurusan dokumen terkait BPHTB lebih mudah, memperkecil kesalahan dalam memproses data. Dan untuk secara teknis muda-mudahan ini segera rampung, agar secepatnya kita bisa terapkan.” lanjutnya.

Sementara itu, Zulkifli selaku Kepala sub bidang Pajak Daerah kabupaten Gorontalo menambahkan, bahwa fungsi dari Host To Host tersebut, untuk memudahkan pihak Badan Keuangan dan BPN dalam hal memproses data masyarakat terkait pengurusan Sertifikat Tanah dan lainnya.

“Fungsinya dengan Host To Host ini, BPN langsung bisa mengetahui, Nomor Sertifikat, kemudian pembayaran Pajak, dan nama sesuai dengan Sertifikat,begitu juga dengan kita di Badan Keuangan, ketika ada permohonan penerbitan SPPT berdasarkan Sertifikat,dan kita masukkan Nomor Sertifikatnya, kita bisa tahu namanya dan lokasi serta sesuai permohonannya atau tidak, sehingga kita bisa memaksimalkan penerimaan Pajak Daerah dari PBB.” ujar Zulkifli.

Kepala Kantor BPN Kabupaten Gorontalo, Kusno Katili

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor BPN Kabupaten Gorontalo Kusno Katili mengatakan, ada beberapa hal yang penting dalam kerjasama tersebut, diantaranya adalah Pensertifikatan Aset Milik Pemerintah Daerah, dan Sinkronisasi Data.

“Dalam MoU ini ada dua hal yang penting, yang pertama, terkait Pensertifikatan Aset, jadi kalau bisa semua Tanah Milik Pemerintah Daerah itu harus di Sertifikat-kan, kedua adalah Pertukaran Data, atau Sinkronisasi Data, yang diutamakan dalam hal ini adalah pendapatan, BPHTB, kita gunakan sistem elektronik, itu untuk menjaga jangan sampai BPHTB tidak sama, sehingga dibutuhkan lah sinkronisasi data tersebut.” jelas Kusno. (ed/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *