oleh

Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Matangkan Pengelolaan Dana BOS

Gorontalo – ligo .id – Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan khususnya pada penerapan Permendagri No.77 Tahun 2020, Pemkot Gorontalo gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendaharawan.

Bimbingan Teknis kali ini dikhususkan untuk Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, karena difokuskan pada pengelolaan Dana BOS .

“Tidak hanya terkait Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga terkait Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan BOS.” ujar Wali Kota Gorontalo, Marten Taha. Selasa(6/4/2021).

“Dan Permendikbud Nomor 06 Tahun 2021 tentang Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dimana Bimtek ini dilaksanakan selama 3 hari oleh Dinas Pendidikan.” tambah Marten usai membuka Bimtek yang digelar di Hotel Grand Whiz Manado.

Marten menyadari, penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta di-launching-nya peneparapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah, memacu Pemda khususnya Kota Gorontalo yang ia pimpin harus bisa segera bergerak bukan hanya membangun sistem aplikasi SIPD tapi juga menyesuaikan regulasi daerah.

Baca :  Paris Djali: Penggunaan QRIS di Pemda Bonebol, Inovasi Cerdas HPMU

“Akan tetapi kami juga melaksanakan upaya penguatan SDM Pengelola Keuangan Daerah, salah satunya melalui Bimtek hari ini.” jelas Walikota Gorontalo dua periode itu.

Dirinya mengapresiasi kepada Kepala Dinas Pendidikan yang menyadari lingkup tanggungjawab organisasinya baik di SD, SMP serta terkait Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah(SIP BOS) yang nantinya akan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

“Jadi baik Kepala Sekolah dan Bendaharawan harus siap jika pengelolaan/pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang semula berpusat di Sekolah atau di daerah sendiri. Maka kedepannya akan terpusat sampai Kemendagri di Jakarta.” pinta Marten kepada peserta Bimtek.

Sebagaimana amanat dalam Pasal 274 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Baca :  Sejumlah Program Pemerintah Dibiayai CSR Bank Sulutgo

Sebagai bahan perencanaan, lanjut Marten, dimana data dikumpulkan secara bertahap dengan mekanisme merubah pola secara manual ke pola elektronik.

“Sebelumnya Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan aplikasi SIMDA, dan sekarang kita beralih ke aplikasi SIPD untuk bisa melaksanakan pengelolaan keuangan yang kredibel, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.” jelasnya.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari kedepan, harap Marten, dapat memberikan manfaat besar dalam meningkatkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pusat dalam pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah.

“Agar kedepan pengelolaan keuangan ini bisa terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.” tandasnya. #vv/ed

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *