LINTAS DEKOT (LIGO) – Salah satu Program prioritas Pemerintah Kota Gorontalo Program Kartu Sejahtera, menurut Dewan Kota masih kurang maksimal. Pasalnya, menurut mereka Program Walikota Marten Taha itu belum mampu mengcover kebutuhan- kebutuhan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Masyarakat.
“Program Prioritas Kartu Sejahtera yang belum maksimal mengcover seluruh kebutuhan masyarakat terutama salah satu point di Kartu Sejahtera yakni pemberian santunan bagi yang meninggal dunia,”kata Ketua DPRD Kota Gorontalo, Fedriyanto Koniyo usai Rapat Paripurna DPRD Kota Gorontalo Dalam Rangka Penyerahan Surat Keputusan DPRD Kota Gorontalo Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018, yang dilaksanakan di DPRD Kota Gorontalo, Sabtu (04/05).
Dewan Kota menilai pemberian bantuan dari Pemerintah kepada warga yang berduka melalui Program Santunan terkesan lambat, sehingga mereka merekomendasikan Walikota Marten Taha agar memaksimalkan Program tersebut, melalui Surat Keputusan DPRD Kota Gorontalo Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018.
Menanggapi rekomendasi DPRD atas LKPJ 2018 yang disampaikannya kepada DPRD Kota Gorontalo itu, Walikota Marten Taha mengatakan akan melakukan perbaikan pada salah satu programnya yang mendapat sorotan dari Anggota Pansus yakni Pengadaan Kartu Sejahtera yang belum maksimal.
Untuk lakukan perbaikan itu Kata Marten pertama, pihaknya akan melakukan peningkatan, perluasan, pengembangan terhadap berbagai Program dan kebijakan-kebijakan menyangkut hidup orang banyak.
“Seperti tadi contoh masalah Kartu Sejahtera di rekomendasikan belum merata dinikmati oleh warga masyarakat yang berhak menerimanya, itu Kami akan lakukan pendataan ulang,”kata Marten Taha
Sementara untuk rekomendasi menata kembali pembayaran dana duka terhadap warga yang tertimpa musibah yang di anggap lambat, Marten menjelaskan kendala dari dana duka tersebut antara lain biasanya pada masalah administrasi yang harus di lengkapi oleh penerima.
“Memang kami kesulitan itu karena uang keluar itu harus sudah ada dulu buktinya (Administrasi) baru bisa kita keluarkan, tapi ini akan kami lakukan perbaikan,”jelasnya.
Selain masalah Kartu Sejahtera yang menjadi sorotan, masalah Pelayanan Kesehatan dan Infrasturuktur juga menjadi kritikan Dewan Kota kepada Walikota. Hal ini juga mendapat tanggapan dari Marten Taha yang berjanji akan memperbaiki sistem Pelayanan Kesehatan dan Infrastruktur Kota Gorontalo.
Pada kesempatan itu usai penyampaian LKPJ 2018, Dewan Kota Gorontalo dan Pemerintah Kota lakukan Halal Bi Halal menyambut Bulan Suci Ramadhan 1440 Hijriah.
“Kami melaksanakan Halal Bi Halal dengan harapan tidak ada lagi yang menjanggal di hati, saling memaafkan apalagi kami DPRD bisa saja dalam melaksanakan Rapat kami ada suara atau tindakan kami yang bisa menyinggung perasaan para OPD atau Walikota, maka ini harus dimaafkan agar kita semua bisa memasuki Bulan Ramadhan ini bisa fokus beribadah,”harap Ketua DPRD Fedriyanto Koniyo.
Komentar