Gorontalo – ligo.id – Desa Sipayo di kecamatan Paguat kabupaten Pohuwato dinilai sebagai salah satu desa yang tangguh dalam mempertahankan statusnya sebagai desa yang tetap dalam zona hijau.
Hal itu diungkapkan Komisi I DPRD provinsi Gorontalo saat monitoring optimalisasi Posko Kampung Tangguh dan PPKM mikro dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.
“Memang kami pantau, seberapa besar penanganan penanggulangan Covid-19 di desa ini.” Tutur Anggota Komisi I Deprov, Oktohari Dalanggo. Jumat(10/9/2021)
Meski begitu, kat Oktohari masyarakat di desa Sipayo tersebut patuh akan protokol kesehatan, namun pelaksanaan vaksinasi masih rendah.
“Dari 1.222 yang wajib vaksin, baru 300 atau 30 persen yang melakukan vaksinasi tapi secara bertahap.” ungkapnya.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak melakukan vaksin yaitu, takut akan vaksin. Sebab sebelum sosialisasi tentang vaksin masuk, ternyata berita hoax tentang vaksin sudah mempengaruhi masyarakat yang ada disini.
Oktohari meminta agar pemerintah desa Sipayo dapat melakukan langkah-langkah dalam menghadapi isu-isu tersebut.
Sebelumnya pelaksanaan vaksin di Puskesmas hanya 15 orang yang datang, saat ini diubah, vaksin dilakukan di desa, sehingga banyak masyarakat yang datang untuk vaksin.
“Maka dari itu saya mengimbau pada dinas Kesehatan menggelar vaksin itu jangan lagi di Puskes tapi dilakukan di desa-desa. Disamping jaraknya dekat dengan masyarakat sebab orang enggan ke Puskes mungkin ada faktor lain dan itu kami lihat dilapangan.” ujarnya.
“Adapun aspirasi yang kami terima dari masyarakat yaitu tentang pengelolaan pasar di Sipayo ini diserahkan pada pemerintah Desa, sebab tanah adalah aset desa. Pembangunan sebelumnya pernah dibangun oleh pemerintah kabupaten tetapi sudah dibangun oleh pemprov dan kami perlu koordinasi dan berharap untuk kiranya pemprov bisa menyerahkannya.” tandas Oktohari.
Sementara itu, Kepala Desa Sipayo, Djafar Monoarfa menjelaskan, dalam penanganan Covid-19 pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin, sebagai tanggungjawabnya pemerintah desa.
“Di desa ini kami membentuk tim satgas dan posko PPKM, dimana tiap harinya kami selalu menyampaikan melalui pengeras suara tentang sosialisasi vaksinasi akan tetapi kami mendapat hambatan dimana masyarakat sudah termakan berita hoaks.” paparnya.
“Akan tetapi kami berpikir bahwa yang memberikan sosialisasi hanyalah pemerintah desa dan masyarakat juga melihat bahwa kami pemerintah desa tidak faham dengan kesehatan. Sehingganya kami meminta yang memberikan sosialisasi harusnya dari dinas Kesehatan agar masyarakat bisa berpatisipasi dalam melakukan vaksin.” pungkasnya. #vv/efd
Komentar