oleh

Bawaslu Kabgor Minta Kasek Wascam Teliti dalam Administrasi

LIGO.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo-Untuk mendukung terselenggaranya tata kelola keuangan yang akuntabel, tertib dan efisien, Bawaslu menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 bersama Kepala Sekretariat Panwacam Se-Kabupaten Gorontalo, Ruang Sidang Bawaslu, Rabu (02/09/2020).

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo menyampaikan “terselenggarannya kegiatan ini untuk mengigatkan kembali penataan adminitrasi pengelola keuangan dalam hal dana hibah ini lebih tertata rapi. Dirinya menuturkan”penataan adminitrasi keuangan ini sudah baik dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh PIPK Bawaslu Provinsi Gorontalo dan hasilnya hari ini telah kami sampaikan kepada panwascam.

Terdapat beberapa koreksi dan permasalahan yang masih ditemukan oleh PIPK dalam hal proses pertanggung jawaban kami. Misalnya ada kesalahan penanggalan pada kwitansi maupun nota-nota yang disampaikan Panwascam ke bawaslu kabupaten Gorontalo. Meskipun Permasahan ini kecil namun harus diseriusi,olehnya kami meminta dan mengingatkan Para Kasek harus teliti dan cermat terhadap pengelolaan dan petanggungjawaban anggaran. Ucap Rahmat Djakaria saat diwawancarai pasca Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020.

Baca :  Indonesia Minta Myanmar Bebaskan Tahanan Politik Termasuk Suu Kyi

Pada kesempatan tersebut Pihaknya juga menyerahkan Kartu BPJS untuk pengawas Adhoc ditingkat Kelurahan/Desa melalui Kepala Sekretariat Panwascam “Sejumlah 205 anggota Panwas Kelurahan/Desa saat ini mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Pada beberapa Kesempatan sebelumnya 57 Anggota sudah menerima BPJS, dan kedepan sebanyak 812 pengawas TPS akan direkrut serta akan diikutsertakan pd BPJS. BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian”ungkap Rahmat Djakaria.

Pria yang akrab disapa Radja ini “mengatakan, pemberian perlindungan tersebut dilakukan mengingat kerja-kerja pengawasan yang dilakukan panwascam tidak mengenal waktu dan sangat padat karena dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban sebagai pengawas, tidak hanya dituntut bekerja sepenuh waktu, tapi juga tak kenal waktu. Jadi sudah sewajarnya jajaran pengawas adhoc mendapatkan perlindungan asuransi untuk memberikan jaminan jika terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan” walaupun ada beberapa org sekretariat wascam mengusulkan utk mendapatkan jaminan BPJS ketenagakerjaan,namun dalam hal ini sekretariat panwascam berdasarkan juknis pengelolaan dana hibah pilkada belum difasilitasi dgn jaminan tersebut. Kami sudah mengusulkan dalam setiap pertemuan baik rapat tatap muka bersama provinsi maupun melalui daring,lagi-lagi payung hukumnya yg tdk membolehkan.

Baca :  Indonesia Minta Myanmar Bebaskan Tahanan Politik Termasuk Suu Kyi

Rahmat Djakaria menerangkan “Pembiayaan BPJS ini bersumber dari Dana Hibah Kab. Gorontalo pada pengawasan Pilkada 2020. Perlindungan asuransi yang diberikan ini, meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dengan adanya perlindungan asuransi, kami berharap hal ini dapat diiringi kinerja yang maksimal oleh seluruh jajaran pengawas adhoc di Kabupaten Gorontalo. (#c)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *